KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL :

Membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesejahteraan sosial

RINCIAN TUGAS JABATAN

1. Merumuskan bahan rencana strategis dan program kerja di Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai pegangan pelaksanaan operasional tugas;
2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan semua kepala seksi yang ada serta dinas terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan, dan penatausahaan aset daerah dan barang persediaan;
5. Mengonsep rencana strategis dan program kerja serta rencana operasional kerja dinas sebagai kendali pelaksanaan tugas dinas;
6. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan pelayanan pimpinan untuk memberikan dukungan operasional pelaksanaan tugas dinas;
7. Menyelenggarakan perumusan bahan kehumasan dan informasi publik yang diperlukan guna mewujudkan transparansi manajemen aparatur daerah
8. Mengevaluasi kinerja bawahan untuk memperoleh informasi terhadap capaian kinerja bawahan
9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis sebagai ujud loyalitas dan kerjasama yang baik

WEWENANG

1. Melaksanakan monitoring kegiatan sosial
2. Menentukan tugas bawahan
3. Memberikan saran dan pendapat
4. Menegur bawahan

 TANGGUNG JAWAB

1. Kebenaran bahan rencana strategisdan program kerja
2. Ketepatan pemilihan teknik koordinasi tugas
3. Kebenaran perumusan bahan kebijakan teknis
4. Kebenaran konsep rencana strategis dan program kerja
5. Kebenaran dalam pengelolaan keuangan
6. Kebenaran bahan keorganisasian
7. Kesesuaian nilai bawahan
8. Kebenaran laporan
9. Keakuratan data penerima bantuan
10. Kelancaran pemberian bantuan